INFORMASI PENCALONAN PILKADA 2020

PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

DASAR HUKUM

  1. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  2. KPU No. 3 dan No. 15 Tahun 2017, PKPU No. 18 Tahun 2019 dan PKPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  3. PKPU No. 5 Tahun 2020  tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2020.
  4. PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19

PERSYARATAN CALON

  • Warga Negara Indonesia
  • bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI;
  • berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
  • berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  • mampu secara jasmani, rohani (tidak menghalangi penyandang disabilitas) dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  • tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa (dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
  • bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
    • terpidana karena kealpaan; atau
    • terpidana karena alasan politik;

wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

  • bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
  • bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  • bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  • tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  • menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  • tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  • tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  • belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa  jabatan  dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati,
  • belum pernah menjabat sebagai :
    • Gubernur bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama;
    • Wakil Gubernur bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
    • Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama.
  • berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang  mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
  • menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Sragen yang mencalonkan diri dalam Pilbup Sragen 2020;
  • tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota;
  • menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah  atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  • menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa dan Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai calon;
  • berhenti dari jabatan pada  Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  • berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

PERSYARATAN PENCALONAN

  • Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 adalah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 yaitu 45 kursi x 20% = 9 (Sembilan) kursi; Atau
  • Jumlah perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019, yaitu 577.897 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) suara x 25% (dua puluh lima persen) = 144.474,25 (Seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat koma dua puluh lima) suara, kemudian dibulatkan menjadi = 144.475 (Seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima) suara.
  • Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
  • Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
  • Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pilbup Sragen 2020, yang kesepakatannya ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
  • Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Sragen, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
  • Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
  • Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Sragen, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
  • Dalam hal Bakal Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal calon dan/atau Bakal Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

TATA CARA PENDAFTARAN

  1. KPU Kabupaten Sragen menerima dari KPU/KPU Provinsi salinan keputusan terakhir Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan salinan keputusan terakhir Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Sragen sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
  2. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena : terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Sragen oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
  3. Partai Politik yang tidak menyampaikan salinan keputusan tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten, tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
  4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat Kabupaten Sragen, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sragen dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
  5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Sragen menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik.
  6. Tata cara penyampaian dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan melaksanakan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Desearse (COVID-19)
  7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Sragen untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
  8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen kepada KPU Kabupaten Sragen selama masa pendaftaran.
  9. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sragen, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.
  10. Pengurus Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran (hanya Ketua dan Sekretaris dan Bakal Pasangan Calon)
  11. Menyerahkan seluruh persyaratan dan formulir pendaftaran pencalonan kepada KPU Kabupaten Sragen.
  12. Syarat pencalonan dimasukkan dalam MAP dibuat dalam 2 (dua) rangkap (asli dan salinan), ditulis dengan huruf kapital nama Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

FORMULIR PENCALONAN

MODEL B-KWK PARPOL Download disini

MODEL B.1-KWK PARPOL Download disini

MODEL BB.1-KWK Download disni

MODEL BB.2-KWK Download disini

MODEL BB.3-KWK Download disini

TIME LINE 1 PENCALONAN Download disini

TIME LINE 2 PENCALONAN Download disini