Tupoksi

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi :

  1. Menjabarkan program dan pelaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten.
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjannya
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
  5. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
  6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur , bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

  1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten.
  2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
  3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
  4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjannya.
  5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
  6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati meliputi  ;

  1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati.
  2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan  Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan atau KPU Provinsi
  3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati dalam wilayah kerjannya.
  5. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati.
  6. Menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan.